“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (StudiKasus :PutusanMajelisPengawasPusatNotarisNomor Pts.04/B/MPPN/VII/2017)”

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Tujuan lain dari pengawasan tersebut agar notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan dapat melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan penjatuhan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundangundangan, apakah akibat hukum bagi notaris dengan adanya putusan Majelis Pengawas, dan bagaimanakah pelaksanaan putusan majelis pengawas pusat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Barat Nomor Pts.02/MPWA/SBR/2016. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan dilakukan juga pendekatan secara yuridis empiris. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan Informasi dengan mempergunakan pedoman wawancara dan observasi lapangan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dengan adanya putusan Majelis Pengawas yakni Notaris terlapor telah diberikan sanksi berupa sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis dan usulan pemberhentian sementara, namun Notaris terlapor melakukan upaya hukum banding, Majelis Pengawas Pusat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris telah mengeluarkan putusan menolak permohonan banding Pembanding/Terlapor, menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat Nomor PTS.02/MPWN/SBR/2016